Courtesy of inilah.com

Memperingati Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada 9 Desember, Kajian Strategis PPI UK menuliskan kajian tentang kasus yang baru-baru ini mengemuka dari lingkaran pejabat di Senayan. Penting bagi pelajar Indonesia di mana pun untuk peduli terhadap isu tersebut agar kita semua dapat lebih berperan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi. Berikut pernyataan sikap PPI UK terhadap kasus tersebut selengkapnya.

Atas maraknya isu yang berkembang di Indonesia terkait isu SN meminta saham PT. Freeport dan pembangunan pembangkit tenaga listrik di Timika Papua 8 Juni 2015 dan jalannya sidang Mahmakah Kehormatan Dewan.

PPI UK merasa perlu untuk mengkaji dan menanggapi isu ini sebagai anak bangsa yang menyayangkan adanya indikasi para pejabat dan pengambil kebijakan cenderung menyalahgunakan kekuasaan dan mengambil segala peluang untuk melakukan tindak korupsi dan kolusi. Adapun hasil kajian dan tanggapan kami adalah:

1. Indikasi tindakan kolusi dan korupsi berulang kali terjadi di kalangan pejabat dan pemegang kekuasaan adalah hal yang menyimpang secara moral, etika dan mencederai harkat dan martabat bangsa.
2. Segala bentuk tindakan korupsi adalah penyakit bangsa, sehingga, kami menuntut komitmen pemerintah untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hokum dan penyalahgunaan kekuasaan.
3. Isu tentang eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia di Papua adalah masalah bangsa sehingga perlu diketahui secara terbuka untuk menghindari penyalahgunaan demi kepentingan pribadi dan golongan
4. Menuntut lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait untuk mengevaluasi proses ekstraksi sumber daya alam yang dilakukan oleh PT. Freeport secara netral dan komprehensif dengan mengutamakan kepentingan jangka panjang.
5. Mendukung penuh kontrol dan apresiasi publik atas segala bentuk penyimpangan etika moral dan kinerja wakil rakyat yang mempergunakan segala bentuk kekuasaan negara atas dasar kedaulatan rakyat
6. Menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap tokoh publik atau masyarakat yang telah melaporkan dugaan tindakan penyalahgunaan kekuasaan.
7. Menghimbau para pejabat dan pemegang kekuasaan untuk memberikan contoh kepada anak-anak bangsa bagaimana bersikap sebagai seorang negarawan sejati dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan diatas kepentingan bangsa.
8. Menghimbau kepada Sdr Setya Novanto, selaku pejabat publik yang sudah terindikasi melakukan praktik percaloan dalam proses perpanjangan kontrak karya PT Freeport, untuk mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab kenegarawanan dan pemulihan nama baik DPR sebagai institusi perwakilan rakyat.

Dept. riset dan kajian strategis PPI UK