Surat Pernyataan PPI UK Terhadap Pemerintah RI Perihal Kebijakan dan Strategi Pengiriman TKI

Nomor: 55/PPI-UK/ SURAT PERNYATAAN/VII/2011

Perihal: Surat pernyatan PPIUK terhadap Pemerintah RI tentang kebijakan dan strategi pengiriman TKI

 

Preseden buruk yang menimpa TKI akhir-akhir ini merupakan intangible cost yang tidak ternilai harganya bukan hanya bagi keluarga dan masyarakat yang berhubungan langsung tetapi juga negara Indonesia karena menyangkut harga diri bangsa, dan dalam taraf tertentu juga dapat mengukur seberapa kuat posisi daya tawar negeri kita terhadap negara lain. Tetapi di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa devisa yang dihasilkan oleh TKI telah menduduki posisi strategis dalam keuangan negara. Perlu dicatat, tahun lalu devisa yang berasal dari TKI berada di peringkat kedua sebagai penyumbang devisa setelah minyak dan gas. Melihat strategisnya isu ini dan juga reaksi reaksi media dan masyarakat di Indonesia, maka kami PPIUK memandang perlu untuk mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:

 

1.   Merubah paradigma pembangunan dari berorientasi pertumbuhan kearah pemerataan untuk lebih mensejahterakan kalangan ekonomi bawah. Tidak dapat dipungkiri, mayoritas TKI adalah golongan ekonomi bawah sedangkan kebijakan pemerintah masih sama dengan kebijakan pada masa Orde Baru yaitu menggenjot angka pertumbuhan ekonomi dengan mengharapkan adanya trickle-down effect. Trickle-down effect yang tidak lain merupakan proses menetesnya kesejahteraan dari si kaya kepada si miskin ini terbukti tidak terjadi selama beberapa dekade pembangunan ekonomi. Fakta yang muncul justru terjadinya kesenjangan yang semakin besar antara pelaku ekonomi atas dan ekonomi bawah akibat gagalnya trickle down effect.

 

2.  Menggalakkan pertumbuhan sektor industri yang sesuai untuk dikembangkan oleh negara berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja massal. Data statistik dari Badan Pusat Statistik menunjukkan mengalami meskipun sektor industri mengalami pertumbuhan, pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan produk domestik bruto yang mengindikasikan terjadinya deindustrialisasi. Karena karakteristik umum industri adalah menyerap tenaga pada tingkat bawah secara massal, maka de-industrialisasi secara otomatis menyebabkan terjadinya pengurangan lapangan kerja pada level bawah. Oleh karenanya, pengembangan industri yang mampu menyerap tenaga kerja massal perlu dikembangkan sebagai substitusi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

 

 

3.   Mengembangkan kembali pembangunan dalam bidang-bidang yang terkait dengan sumber daya alam sektor pertanian, kelautan, dan perkebunan. Strategi ini tidak hanya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga memanfaatkan sumber daya alam berlimpah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Data empiris di lapangan menujukkan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mampu bekarya di sektor-sektor tersebut, sebagai misal adalah TKI yang bekerja di Malaysia sebagian diantaranya juga bekerja di perkebunan kelapa sawit. Pengembangan sektor-sektor ini tidak hanya untuk menyerap tenaga kerja lokal tetapi juga melindungi sumber daya alam negeri dan mengurangi ketergantungan pasokan devisa dari hasil eksploitasi TKI di luar negeri.

 

4.  Mereformasi sistem pendidikan dan pelatihan TKI dengan melakukan investasi terhadap sarana dan prasarana pembekalan. Strategi ini dipandang realistis karena kita harus mengakui APBN mulai tergantung dari pasokan devisa TKI yang kontribusinya berposisi kedua setelah migas. Wacana emosional penghentian TKI seperti yang berkembang di media justru berpotensi mengganggu kestabilan APBN. Tindakan yang perlu dilakukan adalah perubahan paradigma yang perlu diubah oleh pemerintah adalah pandangan yang menganggap pengeluaran seperti ini sebagai biaya perlu diubah sebagai investasi dalam sumber daya manusia. Pembekalan TKI tidak hanya menghidarkan terjadinya hal-hal negatif terhadap yang bersangkutan tetapi juga juga meningkatkan devisa melalui peningkatan gaji, menurunnya biayabiaya tak terduga yang disebabkan oleh masalah yang mereka timbulkan, dan juga meningkatkan harga diri warga negara Indonesia di luar negeri karena mereka adalah duta bangsa di luar negeri.

 

5.  Mengapresiasi tindakan pemerintah yang merespon isu TKI ini dengan membentuk tim khusus namun dengan catatan dengan dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Kami berharap team yang dibentuk tersebut tidak hanya berperan sebagai aspirin atau pengurang rasa sakit untuk menjawab keresahan masyarakat akhir-akhir ini. Apabila hal itu benar-benar terjadi maka team tersebut tidak lain hanyalah merupakan bentuk pemborosan APBN yang salah satu sumbernya tidak lain juga berasal dari devisa yang disumbangkan TKI. Demikian pernyataan ini kami sampaikan demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik, yang mampu melindungi setiap hak warga negara dan mensejahterakan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

 

Hormat kami,

Ketua Umum PPI UK 2010 - 2011

 

 

 

Tara Hardika